Politik Lokal Kalsel dan Bayang-Bayang Duitokrasi

Oleh: Dr. H. M. Uhaib As'ad, M.Si. Kalimantan Selatan dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, khususnya tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Dalam dinamika politik lokal, terdapat sejumlah elite dan aktor politik yang memiliki kedekatan dengan jaringan bisnis dan aktivitas industri ekstraktif tersebut. Sumber daya alam tidak lagi hanya menjadi aktivitas bisnis dan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk membangun jaringan patronase bisnis dan politik. Isu pertambangan dan kelapa sawit karena itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika ekonomi-politik di Kalimantan Selatan. Kontestasi politik bukan semata-mata pertarungan siapa yang memiliki uang paling banyak, jaringan paling luas, atau mesin politik paling kuat. Demokrasi seharusnya menjadi ruang untuk menguji gagasan, kapasitas, integritas, dan rekam jejak seorang pemimpin Sejumlah figur memiliki posisi penting dalam konfigurasi politik Kalimantan Selatan, dengan basis politik, pengalaman pemerintahan, jaringan sosial, dan kapasitas masing-masing. H. Muhidin Merupakan salah satu figur penting dalam politik Kalsel dengan pengalaman panjang di pemerintahan dan politik serta basis sosial yang kuat. H. Hasnuryadi Memiliki posisi strategis dalam politik daerah melalui pengalaman, jaringan sosial, dan basis politik yang dimilikinya. Hj. Ananda Figur politik perempuan dengan pengalaman di legislatif dan kepartaian serta memiliki jaringan sosial-politik yang cukup kuat di Banjarmasin. H. Saidi Mansyur Sebagai Bupati Banjar, memiliki basis politik dan jejaring sosial yang menjadi bagian penting dalam konfigurasi politik lokal. H. Andi Rudi Latif Merupakan salah satu figur dari Tanah Bumbu yang memiliki basis dan jejaring lokal dalam dinamika politik daerah. H. Rusli Figur dari Kotabaru yang memiliki basis dan jejaring politik lokal di wilayah dengan karakter ekonomi dan sumber daya alam yang strategis. H. Sayed Jafar Al-Idrus Mantan Bupati Kotabaru dua periode sekaligus Ketua DPD Hanura Kalsel. Pengalaman pemerintahan dan jaringan politiknya menjadikannya salah satu figur yang menarik dicermati. Kehadiran figur-figur tersebut menunjukkan bahwa politik lokal tidak hanya ditentukan oleh struktur partai, tetapi juga oleh figur, jaringan sosial, pengalaman, dan kapasitas finansial. Dalam konteks inilah, persoalan duitokrasi menjadi penting, ketika kekuatan modal berpotensi semakin menentukan akses dan peluang seseorang dalam kontestasi politik. Di tengah pragmatisme politik dan tingkat literasi politik masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, kekuatan modal masih menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan arah kontestasi politik. Dalam praktiknya, terdapat kecenderungan partai politik lebih mudah memberikan ruang kepada figur yang memiliki kapasitas finansial dan jaringan politik dibandingkan mereka yang terutama mengandalkan gagasan dan kapasitas intelektual. Fenomena tersebut dapat disebut sebagai duitokrasi, yakni kondisi ketika uang dan modal finansial menjadi faktor dominan dalam menentukan akses seseorang terhadap kekuasaan politik, termasuk dalam memperoleh dukungan partai dan memenangkan kontestasi. Dalam kondisi seperti ini, kekuatan modal dapat digunakan sebagai alat mobilisasi massa. Akibatnya, kualitas gagasan, kapasitas kepemimpinan, rekam jejak, dan keberpihakan terhadap kepentingan publik berpotensi menjadi faktor sekunder. Persoalan ini sejalan dengan sejumlah kajian mengenai demokrasi Indonesia. Thomas Pepinsky, bersama Saiful Mujani dan R. William Liddle, misalnya, mengkaji fenomena democratic backsliding atau kemunduran demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks penguatan kekuasaan eksekutif dan toleransi publik terhadap praktik tersebut. Sementara itu, Edward Aspinall dan Ward Berenschot melalui kajian Democracy for Sale menunjukkan bagaimana klientelisme, patronase, pertukaran kepentingan, serta hubungan antara politisi dan jaringan bisnis menjadi bagian penting dalam politik elektoral Indonesia. Jika praktik semacam ini semakin menguat di daerah, demokrasi berisiko kehilangan substansinya. Demokrasi tidak lagi menjadi ruang kompetisi gagasan dan program, tetapi berubah menjadi kompetisi sumber daya finansial dan kemampuan mengendalikan jaringan politik. Pesta demokrasi seharusnya tidak sekadar menjadi ajang agregasi kepentingan elektoral atau menjadikan rakyat sebagai objek kontestasi kekuasaan para elite. Partai politik di Kalimantan Selatan memiliki tanggung jawab moral untuk mengembalikan fungsi politiknya kepada kepentingan masyarakat. Ada setidaknya tiga hal penting yang harus diperkuat. Pertama, partai politik tidak boleh menjadikan organisasi sebagai arena komersialisasi politik. Partai harus memiliki mekanisme yang transparan dan demokratis dalam proses rekrutmen dan pencalonan politik. Kedua, partai politik harus mengembalikan fungsi pendidikan politik atau civic education bagi warga negara. Masyarakat tidak boleh hanya didekati ketika membutuhkan suara dalam pemilu, tetapi harus terus diberi ruang untuk memahami hak, kewajiban, serta posisi mereka sebagai warga negara. Ketiga, partai politik harus menjadi wadah penyalur aspirasi publik melalui perjuangan politik yang beretika. Kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok, keluarga, maupun jaringan bisnis tertentu. Kalimantan Selatan harus mampu meminimalisasi praktik politik dinasti, nepotisme politik, klientelisme, dan dominasi kekuatan modal dalam kontestasi elektoral. Politik keluarga atau hubungan kekerabatan tidak dengan sendirinya merupakan persoalan, tetapi akan menjadi problem demokrasi apabila kekuasaan dan akses politik hanya berputar di lingkungan keluarga atau kelompok tertentu serta menutup kesempatan bagi kompetisi yang sehat. Pada akhirnya, demokrasi lokal harus dikembalikan kepada tujuan dasarnya: menghadirkan pemerintahan yang legitimate, partisipatif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Kontestasi politik bukan semata-mata pertarungan siapa yang memiliki uang paling banyak, jaringan paling luas, atau mesin politik paling kuat. Demokrasi seharusnya menjadi ruang untuk menguji gagasan, kapasitas, integritas, dan rekam jejak seorang pemimpin. Jika duitokrasi dibiarkan menjadi norma dalam politik lokal, maka demokrasi hanya akan menghasilkan pergantian kekuasaan tanpa perubahan substansi. Karena itu, Kalimantan Selatan membutuhkan politik yang tidak hanya kuat secara modal, tetapi juga kuat secara gagasan, integritas, dan keberpihakan kepada kesejahteraan masyarakat. (*) (Dr. H. M. Uhaib As'ad, M.Si.: Akademisi dan Direktur Kajian Ekonomi Politik & Kebijakan Publik Kalimantan Selatan. President International Institute of Influencers Indonesia, Direktur Center for Research and Political Marketing Consultant , Doktor Administrasi Publik Universitas Brawijaya yang aktif meneliti demokrasi lokal, ekonomi politik, tata kelola pemerintahan, serta oligarki daerah.) 'Catatan: Artikel ini ditulis dengan teknik transkripsi naratif, dirangkum dari cerita lisan narasumber tanpa mengubah isi maupun gaya bahasanya.' Post Views: 41