Desain Program Penjaminan Polis Cari Titik Keseimbangan Industri Asuransi

Bisnis.com, JAKARTA — Desain Program Penjaminan Polis (PPP) dalam industri asuransi dinilai bertujuan untuk mencari titik keseimbangan antara perlindungan pemegang polis, kesehatan industri, dan disiplin pasar. Menurut PT Asuransi Asei Indonesia, hal itu dimaksudkan agar tidak menciptakan beban baru yang signifikan bagi perusahaan asuransi, terutama ketika industri sedang melakukan penguatan permodalan dan penyesuaian terhadap PSAK 117. Direktur Utama Asuransi Asei Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe menyarankan mekanisme penerapan PPP untuk industri asuransi jiwa, asuransi umum, dan industri penjaminan memerlukan mekanisme yang berbeda. Also Read OJK Dorong Ekstensifikasi Bisnis PPDP Pacu Pertumbuhan Aset 'Perbedaan karakteristik industri asuransi berdampak kepada skema penjaminan polis, misal asuransi jiwa mempunyai karakteristik kewajiban jangka panjang, produk investasi/saving, serta risiko mortalitas dan longevity,' jelasnya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (7/9/2026). Kemudian, asuransi umum memiliki karakteristik klaim yang lebih fluktuatif, catastrophic risk, dan risiko underwriting yang berbeda. Sementara itu, perusahaan penjaminan memiliki karakteristik exposure yang sangat berbeda karena kewajibannya berasal dari risiko wanprestasi pihak yang dijamin. 'Sebaiknya ada sub-fund atau risk pool yang berbeda untuk masing-masing industri, meskipun berada dalam satu kerangka PPP nasional. Prinsip dasarnya adalah tidak memakai satu formula untuk tiga bisnis,' tegasnya. Also Read Harga Sembako di Batam 8 September 2026 Cabai Rawit Merah Naik Dody menjelaskan bahwa jika penetapan premi penjaminan sama untuk perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi umum, dan perusahaan penjaminan, maka akan kurang adil karena risiko yang ditanggung PPP sangat berbeda. Dia menjabarkan, karena karakteristik asuransi jiwa memiliki kewajiban yang bisa berlangsung hingga puluhan tahun, maka yang dijamin sebaiknya unsur proteksi, bukan seluruh nilai investasi/nilai tunai. 'Hal ini juga konsisten dengan penjelasan OJK/LPS bahwa PPP ditujukan pada unsur proteksi dari produk pada lini usaha tertentu,' sebutnya. Also Read Harga Sembako di Medan 8 September 2026 Cabai Rawit Naik Sementara itu, lanjutnya, untuk asuransi umum itu karakteristiknya sangat berbeda karena terdapat volatilitas klaim dan risk profile yang berbeda. Oleh karena itu, iuran PPP dianjurkan mempertimbangkan komposisi portofolio, bukan hanya premi. Menurutnya, formula iuran penjaminan polis untuk asuransi umum adalah premi tertanggung dikalikan tarif dasar, dikalikan faktor risiko underwriting, dikalikan faktor kesehatan perusahaan. 'Dengan demikian perusahaan sehat tidak dihukum karena perusahaan lain bermasalah. Hal ini akan sangat penting untuk menjaga dukungan industri terhadap PPP,' ucap Dody. Also Read Menhub Pastikan Maskapai Fasilitasi Refund dan Reschedule Akibat Erupsi Krakatau Lebih lanjut, Dody menyebut untuk perusahaan penjaminan maka basis perhitungan iuran tidak semata-mata dengan premi/imbal jasa penjaminan. Namun, perlu mempertimbangkan outstanding guarantee, kualitas debitur/principal, sektor ekonomi yang dijamin, konsentrasi risiko, counter-guarantee, recovery rate, dan probability of default. 'Sebab exposure perusahaan penjaminan dapat jauh lebih besar dibanding pendapatan yang diterima dari fee penjaminan,' katanya. Tak sampai di situ, Dody menyebut bagi asuransi umum yang memiliki unit penjaminan, maka perhitungan PPP bukan premi asuransi + fee penjaminan bukan menjadi satu basis PPP,. Also Read TASPEN dan OJK Resmikan Bulan Dana Pensiun Indonesia 2026 'Tapi menggunakan Risk Pool Asuransi Umum dan Risk Pool Penjaminan yang dihitung secara terpisah. Ini dimaksudkan untuk menghindari cross-subsidy,' pungkasnya.