Mahfud MD Sebut Sudaryono Bagus Tapi Gagal, Keracunan MBG Terus Terjadi, Penyebabnya Diungkap

Ringkasan Berita: Mahfud MD menilai Sudaryono berkinerja bagus tetapi gagal mengatasi maraknya keracunan MBG akibat terjebak puluhan ribu kontrak lama. MBG Watch mencatat sekitar 43 ribu anak mengalami keracunan dalam 20 bulan terakhir, yang dinilai sebagai kedaruratan nasional. Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan 80–90 persen insiden keracunan dipicu oleh ketidakpatuhan dapur terhadap SOP. POSBELITUNG.CO - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai Kepala BGN Sudaryono kinerja fisiknya bagus, tetapi gagal mengatasi maraknya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus terjadi hingga saat ini. Kejadian keracunan MBG kembali berulang di sejumlah wilayah, seperti Sidoarjo, Nganjuk, dan Jombang, hingga memakan korban ratusan siswa serta guru. Kondisi ini membuat Mahfud menyoroti potensi program MBG menjadi 'bencana dunia pendidikan' akibat penataan yang dinilai tidak profesional dan rawan praktik korupsi. Meski mengapresiasi penggantian kepemimpinan BGN dan langkah hukum terhadap pejabat sebelumnya, Mahfud menegaskan bahwa kasus keracunan saat ini justru semakin meluas di seluruh Indonesia. "Sudaryono menurut saya bagus, tetapi dia gagal sampai saat ini, kenapa? Itu keracunan jauh lebih banyak dari yang dulu, keracunan anak-anak itu lebih banyak dari yang dulu dan tempatnya tersebar hampir di seluruh Indonesia," ucapnya, Selasa (8/9/2026), dikutip dari YouTube Mahfud MD Official. "Bencananya berarti berkelanjutan dan Pak Sudaryono gagal untuk mengatasi ini, dia kan diletakkan di situ untuk memperbaiki," tambahnya. Ia menjelaskan bahwa Sudaryono bukan sosok yang buruk, melainkan sosok yang terjebak dalam kebijakan dan sistem yang belum dibenahi. "Dia (Sudaryono) kan terjebak pada satu situasi, di mana dia tidak bisa leluasa memperbaiki, meskipun orangnya bagus, misalnya SPPG yang menyebabkan banyak keracunan itu kan tidak diapa-apakan, yang dulu maupun yang sekarang dibiarkan saja membiarkan anak-anak keracunan, tidak diperiksa," tutur Mahfud. "Harusnya diproses hukum dan dijelaskan kepada masyarakat, teguran basa-basi, tapi sekarang tidak ada yang dipidana, padahal itu jelas membahayakan keselamatan nyawa," tegas Mahfud. Menurut Mahfud, akar masalah keracunan terletak pada keberadaan sekitar 27 ribu kontrak penyediaan makanan warisan pimpinan sebelumnya yang membebankan target di luar kapasitas operasional dapur. "Padahal penyebab keracunan ini karena kontrak-kontrak ini sehingga pelaksanaannya di lapangan menjadi sangat membahayakan, kenapa? Karena kontraknya harus memenuhi tugasnya untuk menyediakan makanan, sementara kapasitasnya berdasar kontrak tidak kuat dan sekarang masih 27 ribu kontrak," jelasnya. "Bayangkan setiap dapur harus menyediakan makan setiap hari untuk 2.000 anak, itu seperti orang pesta setiap hari, orang mantenan setiap hari, pasti ndak bisa," imbuh Mahfud. Sebagai solusi, Mahfud menyarankan agar pemerintah bersedia memutus seluruh kontrak tersebut, memberikan ganti rugi, dan mengubah skema pelaksanaan berbasis desa. "Gini lho, mereka kan sudah dibayar, kalau ini diputus, sudah lah bayar semua kontrak dengan proyeksi keuntungannya, kembalikan uangnya, tutup MBG semua, kembalikan uangnya, lalu dilaksanakan berbasis desa," paparnya. "Oleh sebab itu, semua yang sudah kontrak putuskan, ganti rugi, negara harus mengambil risiko itu daripada setiap hari rugi Rp1 triliun, sementara keracunan banyak," tegas Mahfud.