Darurat Panci Jogja: Suara Ibu Protes Program MBG yang Telah Telan 43 Ribu Korban

Yogyakarta— Puluhan warga yang tergabung dalam elemen masyarakat Suara Ibu Indonesia menggelar aksi unjuk rasa bertajuk 'Jalan Sore Pukul Panci' di Yogyakarta pada Selasa sore (8/9/2026). Massa yang terdiri dari para ibu, aktivis, hingga mahasiswa melakukan long march dari Tugu Jogja menuju Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) sambil membawa alat-alat dapur seperti panci untuk ditabuh di sepanjang jalan. Aksi ini menjadi bentuk protes keras terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai terus memakan korban jiwa dan abai terhadap situasi darurat bencana ekologis di berbagai wilayah Indonesia. Baca Juga : Wabup Sleman Sentil Mental 'Manja' Anak Muda di Nobar Film Pramuka Berdasarkan data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang diverifikasi dari puskesmas, RSUD, serta Dinas Kesehatan di 36 provinsi, jumlah warga yang mengalami keracunan akibat program MBG telah mencapai 43.838 orang. Angka tersebut merupakan akumulasi dari 28.103 korban pada tahun 2025 serta 15.735 korban tambahan yang tercatat sejak Januari hingga awal September 2026, yang meliputi kalangan pelajar, guru, hingga ibu dan anak balita peserta posyandu. Baca Juga : Granat Tangan Ditemukan di Sleman, Dimusnahkan Tim Gegana Aktivis Suara Ibu Indonesia Yogyakarta, Kalis Mardiasih, mengungkapkan kekecewaannya karena eskalasi korban terus melonjak drastis tanpa adanya evaluasi atau penghentian total dari pemerintah. Menurutnya, respons pemerintah sejauh ini hanya berfokus pada penataan birokrasi dan bongkar pasang pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) alih-alih mendengarkan rekomendasi para ilmuwan dan ahli kesehatan. Sore hari ini ternyata setelah satu tahun, angka korban sudah mencapai 43.000 pelajar lebih dan juga termasuk korban ibu dan anak-anak. 'Ini membuktikan pengelola negara yang memiliki mandat kekuasaan sama sekali tidak mendengarkan masukan dari ilmuwan, ahli, dan masyarakat yang menginginkan negara berpihak kepada anak,' tegas Kalis di sela-sela aksi. Kritik serupa juga disampaikan oleh Anggie, perwakilan ibu-ibu yang konsisten mengikuti aksi sejak tahun sebelumnya saat ia tengah mengandung delapan bulan. Baca Juga : Yogyakarta Digadang Menjadi Pusat Wisata Kebugaran Nasional Ia menilai pemerintah tidak peka terhadap aspirasi masyarakat bawah, sementara anggaran besar yang digelontorkan untuk program MBG dinilai lebih mendesak jika dialihkan untuk menyelesaikan persoalan darurat bencana di berbagai daerah seperti Sumatra, Flores, atau Kalimantan. Kenapa mau capek-capek jalan? Soalnya pemerintah budek banget. Tahun lalu MBG banyak banget kasus keracunannya. Kita mencoba menyuarakan untuk dievaluasi, tapi ternyata enggak didengar. Satu hari pendanaan MBG itu bisa menyelesaikan masalah bencana di Sumatra, Flores, atau Kalimantan. 'Kita enggak akan pernah capek untuk menyuarakan ini,' ungkap Anggie. Baca Juga : Kasus Dana Hibah Pariwisata Sleman Berlanjut: Raudi Akmal Resmi Pakai Rompi Oranye Dampak dari kebijakan anggaran ini turut dirasakan di sektor pendidikan tinggi dan prestasi akademik. Mahasiswi Fakultas Filsafat UGM, Misye Qiera Prameswari, menyebutkan pembiayaan program nasional tersebut berimbas langsung pada pemangkasan anggaran pendidikan, mulai dari kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), pengurangan kuota Beasiswa Unggulan, hingga pemotongan drastis hadiah bagi para pemenang Olimpiade Sains Nasional (OSN). Dia merasa sebagai calon ibu tidak pengin anak saya ngerasain kebobrokan negara yang sekarang dialami. Sekarang sebagai mahasiswi saya merasakan UKT makin mahal dan beasiswa makin dipangkas biayanya, salah satunya Beasiswa Unggulan. 'Bahkan hadiah lomba OSN kemarin dipotong dari yang belasan juta jadi cuma 4 juta,' tutur Misye. Menutup rangkaian aksi tersebut, massa Suara Ibu Indonesia dan aliansi mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan utama kepada negara, yakni: Menghentikan program MBG dan mengalihkan dananya untuk mitigasi bencana, pendidikan, serta kesehatan. Baca Juga : Pemkot Yogyakarta Tegaskan Penertiban Pengamen Liar di Malioboro Menghentikan segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap masyarakat sipil. Menghentikan konflik horizontal serta penggunaan kelompok masyarakat atau ormas tertentu untuk meredam protes warga dan memecah solidaritas rakyat.***