12 Negara Eropa Jatuhkan Sanksi Perdagangan Permukiman Israel di Tepi Barat

Sebanyak 12 negara, termasuk Inggris, Kanada, dan Prancis, berencana menjatuhkan sanksi perdagangan terhadap permukiman Israel di wilayah Tepi Barat menyusul meningkatnya serangan pemukim Israel terhadap desa-desa Palestina, dilansir pada Selasa (8/9/2026) dari AFP. Negara-negara Eropa lainnya seperti Denmark, Finlandia, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, dan Swedia juga mempertimbangkan pembatasan perdagangan dengan permukiman tersebut. Irlandia dan Spanyol telah mengambil langkah terkait perdagangan dengan permukiman Israel, sementara Prancis telah mendesak Uni Eropa untuk mengadopsi kebijakan serupa, meskipun ada penolakan dari beberapa negara anggota. Para menteri luar negeri dari ke-12 negara tersebut menyatakan, "Tindakan pemerintah Israel di Tepi Barat merusak kemungkinan solusi dua negara," yakni solusi yang memungkinkan Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai. Scroll To Continue with Content Mereka juga memperingatkan bahwa "situasi memburuk dengan cepat di tengah tingkat kekerasan pemukim dan perluasan permukiman yang belum pernah terjadi sebelumnya." Selain itu, para menteri menegaskan bahwa "pemerintah Israel harus segera menghentikan perluasan permukiman dan wewenang administratif sipil, memastikan pertanggungjawaban atas kekerasan yang dilakukan pemukim, serta menyelidiki berbagai tuduhan terhadap pasukan Israel." Ke-12 negara itu menegaskan niat mereka untuk menerapkan pembatasan nasional dan/atau mendukung pembatasan tingkat Eropa terhadap perdagangan barang dengan permukiman yang ilegal menurut hukum internasional, atau sedang mempertimbangkan langkah-langkah tersebut sesuai prosedur nasional masing-masing. Menanggapi rencana sanksi Inggris, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar mengancam akan melakukan tindakan balasan. Sa'ar menuduh pemerintah Partai Buruh Inggris "bertindak secara sistematis melawan Israel" dan menyatakan, "Jika Inggris bertindak melawan Israel, Israel akan bertindak melawan Inggris." Ia juga menambahkan, "Mereka akan melakukan kesalahan besar," saat Israel mempersiapkan langkah balasan terhadap kemungkinan sanksi ekonomi Inggris. Ketegangan ini semakin meningkat setelah Inggris berencana melarang perdagangan dengan permukiman ilegal Israel, sesuai pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) pada Juli 2024 yang menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina ilegal. Larangan ini diperkirakan akan melarang investasi dalam bisnis yang beroperasi di permukiman tersebut, sejalan dengan kewajiban hukum internasional yang harus dipatuhi Inggris. Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk wilayah pendudukan, menyatakan bahwa "semua negara memiliki kewajiban—bukan sekadar pilihan—untuk tidak mengakui situasi tersebut sebagai sesuatu yang sah, serta tidak memberikan bantuan atau dukungan dalam mempertahankannya." Dalam konteks ini, Inggris juga menghadapi ketegangan diplomatik setelah putra Perdana Menteri Israel, Yair Netanyahu, menyatakan bahwa Kepulauan Falkland adalah milik Argentina, bukan Inggris. Komentar ini diikuti oleh sikap Presiden AS Donald Trump yang mengisyaratkan kemungkinan meninjau ulang dukungan AS terhadap kedaulatan Inggris atas Kepulauan Falkland. Presiden Argentina Javier Milei menyatakan bahwa kedaulatan nasional Argentina telah "dilanggar" dan negara akan mempertahankan kepentingannya "habis-habisan." Ia juga mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan minyak yang mencoba melakukan pengeboran di sekitar Kepulauan Falkland.