[UPDATE] Erupsi Anak Krakatau Meningkat, Badan Geologi Pastikan Potensi Tsunami Rendah

JAKARTA - Peningkatan frekuensi erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dalam beberapa waktu terakhir dipastikan tidak berbanding lurus dengan ancaman letusan berskala lebih besar. Pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian dan lembaga terkait terus melakukan pemantauan komprehensif untuk memitigasi dampak dari aktivitas vulkanik tersebut. Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Lana Saria menyatakan, rentetan erupsi ini merupakan indikator suplai magma dan gas yang terus berjalan di dalam perut gunung. "Erupsi yang sering tidak otomatis berarti memang akan terjadi erupsi yang lebih besar," tegasnya dalam konferensi pers, Minggu (6/9/2026). Risiko Tsunami Dinilai Sangat Kecil Berbeda dengan peristiwa kelam tahun 2018, erupsi kali ini memiliki probabilitas yang sangat rendah untuk memicu gelombang tsunami. Berdasarkan pemetaan terkini, pertumbuhan kembali tubuh Gunung Anak Krakatau masih tergolong dalam skala kecil sehingga risiko keruntuhan material ke laut sangat minim. "Berdasarkan hasil evaluasi hingga saat ini, pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau yang terbentuk kembali pasca erupsi 22 Desember 2018 ini masih relatif kecil dan tidak berpotensi mengalami keruntuhan dalam skala yang dapat memicu tsunami," urainya. Lana menambahkan, tsunami tahun 2018 dipicu oleh keruntuhan masif sebagian besar tubuh gunung, bukan semata-mata karena gelombang erupsi. Saat ini, bentuk morfologi dasar gunung maupun kawah utama tidak memperlihatkan perubahan yang drastis. Hal ini diperkuat oleh pantauan Kepala BMKG Teuku Faisal yang mengonfirmasi bahwa 20 perangkat tsunami buoy dan radar berfrekuensi tinggi di perairan Selat Sunda belum menangkap tanda bahaya. "Hingga pukul 07.00 WIB pagi ini, belum menunjukkan adanya anomali muka air laut," ungkapnya. Potensi Bahaya Material Vulkanik Meski ancaman tsunami terdeteksi rendah, kewaspadaan difokuskan pada lontaran material dari kawah. Konsentrasi gas vulkanik yang tinggi serta aliran material di sekitar area gunung menjadi parameter penting dalam zona bahaya. "Lontaran material ini dapat merusak peralatan yang berada dekat dengan pusat aktivitas dan membahayakan siapapun yang masuk zona terlarang," jelasnya memperingatkan masyarakat untuk menjauhi pusat erupsi. Pemantauan BNPB di Lokasi Terdampak Dampak letusan saat ini telah menyebar ke tiga kabupaten dan 15 kecamatan yang mencakup wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Tanggamus, serta Pandeglang. Namun, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyebut belum ada pemerintah daerah yang menetapkan status kedaruratan. "Artinya, dengan status kedaruratan ini, pemerintah daerah dapat meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu," paparnya. Walau begitu, BNPB telah menerjunkan 10 personel peninjau ke lapangan guna memantau perkembangan situasi dan memastikan kondisi warga di pesisir Banten maupun Lampung.***