Erupsi Krakatau Hingga Gempa Meningkat, Menteri PU Perluas Tugas Satgas Bencana ke Seluruh Indonesia

SEWAKTU.com — Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengambil langkah taktis untuk mempercepat penanganan kerusakan fasilitas publik akibat bencana alam. Menteri PU, Dody Hanggodo, resmi memperluas cakupan kerja Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Darurat dan Rehabilitasi Infrastruktur Dampak Bencana hingga mengover seluruh wilayah Republik Indonesia. Keputusan ini diambil merespons eskalasi ancaman bencana geologis dan hidrometeorologi terkini, mulai dari erupsi Gunung Anak Krakatau, meningkatnya aktivitas vulkanik di sejumlah daerah, hingga bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri Dody menegaskan bahwa skema penanganan darurat tidak bisa lagi dijalankan secara parsial atau menggunakan pola bisnis biasa (business as usual). Baca Juga: Dialog dengan Sopir Angkot, Wali Kota Dedie Rachim Tekankan Penataan Kota Demi Kepentingan Bersama 'Saya ikut prihatin kepada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah di berbagai daerah. Kondisinya tentu berbeda-beda, tapi bagi kami di PU yang penting adalah bisa cepat hadir sesuai kebutuhan di lapangan. Saya sudah minta jajaran untuk siaga dan bergerak, terutama untuk membantu menjaga akses dan layanan dasar masyarakat,' ujar Menteri Dody Hanggodo di Jakarta. Sebelumnya, pola kerja Satgas ini difokuskan untuk menangani dampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa struktur penanganan terkonsolidasi ini efektif memangkas birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan di lapangan. Atas dasar efektivitas tersebut, fungsi Satgas dialihkan dari skala regional menjadi nasional sebagai traffic controller infrastruktur dampak bencana. Baca Juga: 19 Ruas Jalan di Flores Kembali Fungsional Pascagempa, Kementerian PU Kawal Pemulihan NTT 'Dalam kondisi bencana, kita tidak bisa bekerja seperti business as usual. Situasinya berubah cepat, dan kebutuhan di lapangan juga datang bersamaan. Bisa ada jalan yang putus, jembatan rusak, kebutuhan air, sampai fasilitas umum yang harus segera ditangani. Jadi tidak bisa masing-masing unit berjalan sendiri-sendiri. Semua harus bisa langsung terkonsolidasi sesuai kondisi di lapangan,' kata Menteri Dody. 'Awalnya Satgas ini kita bentuk untuk membantu penanganan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Setelah kita evaluasi, pola kerjanya cukup membantu. Sementara bencana tentu tidak hanya terjadi di Sumatera. Karena itu saya putuskan cakupannya kita perluas, sehingga ketika ada kebutuhan di wilayah lain, kita sudah punya tim dan mekanisme yang siap digerakkan,' lanjutnya. Secara kelembagaan, Satgas ini diketuai oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU, Adenan Rasyid. Satgas berfungsi mengonsolidasikan personel, alat berat, hingga pemenuhan air bersih dan sanitasi di lokasi terdampak. Dody menginstruksikan agar alur koordinasi dibuat semingkat dan seefisien mungkin guna meminimalkan hambatan teknis saat tanggap darurat berlangsung. 'Saya sudah minta supaya koordinasinya dibuat sependek mungkin. Begitu laporan dari lapangan masuk, harus segera jelas apa yang paling mendesak, siapa yang menangani, alat dan dukungannya dari mana, lalu timnya bergerak. Dalam kondisi bencana, waktu sangat berarti bagi masyarakat,' tegas Dody.