Masukan Dewan Pada KUA PPAS 2027, Benahi Manajemen BUMD Agar Dividen Meningkat

MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu secara resmi menyampaikan pendapat dan menyetujui hasil pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batu Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Batu, Jumat (4/9) lalu. Wakil Ketua I DPRD Kota Batu Punjul Santoso mengungkapkan bahwa proses penyusunan KUA-PPAS Tahun 2027 ini telah melalui tahapan yang panjang, transparan, dan partisipatif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dokumen perencanaan anggaran ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang mengusung tema pembangunan Penguatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing Daerah. Meski begitu Punjul mengritik ada permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat hingga arah prioritas anggaran daerah yang harus dibenahi dalam APBD 2027. 'Arah kebijakan pembangunan kita difokuskan pada penguatan struktur ekonomi berbasis agrokreatif, transformasi pertanian modern, peningkatan pariwisata berkualitas, UMKM, penguatan investasi, hingga peningkatan kualitas SDM dan transformasi digital,' ujar Punjul Santoso menyoroti arah prioritas anggaran daerah. Dalam laporan hasil pembahasan yang dibacakan pada rapat paripurna tersebut, terjadi penyesuaian angka dari proyeksi awal setelah melalui serangkaian pembahasan intensif sejak Agustus 2026. Untuk Pendapatan Daerah semula diproyeksikan sebesar Rp 970,62 miliar, namun setelah pembahasan disepakati naik menjadi Rp 990,20 miliar. Angka ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 365 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp 614,20 miliar, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 11 miliar. Belanja Daerah disepakati di angka Rp 1,07 triliun (meningkat dari proyeksi awal Rp 1,05 triliun). Belanja ini terbagi atas Belanja Operasi sebesar Rp 852,50 miliar, Belanja Modal sebesar Rp 94,39 miliar, Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp 23,41 miliar, serta Belanja Transfer sebesar Rp 99,97 miliar. Kemudian Pembiayaan Daerah yang bersumber dari proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) ditetapkan sebesar Rp 80,08 miliar, sehingga menutupi defisit anggaran pada tahun 2027. Meski menyetujui dokumen KUA-PPAS 2027 untuk dilanjutkan ke tahap nota kesepakatan bersama, DPRD Kota Batu memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi penting bagi Pemerintah Kota Batu. Beberapa poin krusial yang ditekankan meliputi optimalisasi dan validasi PAD, DPRD meminta Pemkot Batu menyusun target riil PAD secara akurat berdasarkan potensi nyata. 'Pemerintah kami dorong melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, digitalisasi pemungutan pajak untuk menekan kebocoran anggaran, serta melakukan audit kinerja melalui Inspektorat (APIP) pada SKPD penghasil,' ungkapnya. Selain itu kami juga mendesak pendataan Villa dan Homestay agar dibuatkan regulasi khusus atau Peraturan Wali Kota (Perwali) yang memperkuat basis data villa dan homestay secara valid guna mengoptimalkan penyerapan pajak sektor pariwisata ini. 'Pemerintah diminta lebih kreatif mendayagunakan aset non-produktif serta membenahi manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar kontribusi dividen ke kas daerah semakin meningkat,' tegasnya. Di sektor pendidikan dan kesehatan, DPRD menyoroti pentingnya pengisian segera kepala sekolah SD dan SMP yang saat ini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt), serta perbaikan standar pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas-puskesmas. 'Kami juga minta setiap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah diwajibkan memiliki baseline yang terarah sebagai alat ukur kinerja dan deteksi dini masalah guna menghindari keterlambatan maupun pembengkakan anggaran,' terangnya. Dengan diserahkannya pendapat dan kesepakatan tersebut, DPRD Kota Batu berharap agar seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat bersinergi secara maksimal agar program pembangunan di tahun 2027 dapat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Batu.(eri/lim)