Tren PAD Malaka Meningkat, Pemkab Naikkan Target 2026 jadi Rp79,9 Miliar

NAIKKAN TARGET PAD - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Malaka, Aloysius Werang, SH, MM, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (4/9/2026). Tren PAD Malaka Meningkat, Target 2026 Didorong Hingga Rp79,9 Miliar Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota POS-KUPANG.COM, BETUN - Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), menunjukkan tren peningkatan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan masih kuatnya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Malaka justru menaikkan Target PAD 2026 dari sekitar Rp62,5 miliar menjadi lebih dari Rp79,9 miliar. Kenaikan tersebut mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Malaka di bawah kepemimpinan Bupati Stefanus Bria Seran (SBS) dan Wakil Bupati Henri Melki Simu (HMS) untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang berasal dari wilayah sendiri. Target baru itu ditetapkan dalam APBD Perubahan 2026 setelah pemerintah melihat perkembangan realisasi penerimaan yang dinilai cukup menjanjikan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Malaka, Aloysius Werang, SH, MM, saat ditemui POS-KUPANG.COM, Jumat (4/9/2026), di ruang kerjanya mengatakan peningkatan PAD menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk menghadapi kemungkinan perubahan kebijakan fiskal nasional. Menurut dia, daerah perlu memiliki kemampuan untuk mengantisipasi apabila suatu waktu terjadi pembatasan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Baca juga: Cegah Kebocoran PAD Parkir, Dishub Rote Ndao Luncurkan Sistem Digital SI-TARIK "Kita harus bisa mengantisipasi potensi-potensi, karena suatu saat ada pembatasan dana transfer pemerintah pusat," kata Aloysius, yang akrab disapa Alo Werang. Dalam APBD murni 2026, total pendapatan Kabupaten Malaka berada di kisaran Rp875 miliar. Dari jumlah tersebut, kontribusi PAD masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU). Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus alasan bagi pemerintah daerah untuk terus memperbesar ruang fiskal melalui peningkatan penerimaan daerah sendiri. Untuk mengejar target tersebut, BPKPD mendorong 10 perangkat daerah yang menjadi pengelola PAD agar tidak hanya menunggu penerimaan berjalan secara rutin, tetapi lebih aktif mengidentifikasi dan menggali potensi pendapatan yang masih tersedia. Peningkatan PAD, menurut Aloysius, harus diikuti dengan perbaikan pengelolaan, pengawasan, serta kemampuan setiap perangkat daerah dalam mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan. "Langkah yang kita lakukan bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah," ujarnya. Target PAD dalam APBD murni 2026 sebelumnya ditetapkan sekitar Rp62,5 miliar. Namun, hingga saat ini realisasinya telah mencapai 88,35 persen. Dengan masih tersisanya sekitar empat bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2026, pemerintah daerah optimistis target awal tersebut tidak hanya dapat dicapai, tetapi berpeluang dilampaui. Baca juga: BPAD NTT Gandeng SKALA Percepat Digitalisasi Retribusi Daerah Untuk Dongkrak PAD Optimisme itu semakin menguat setelah sejumlah perangkat daerah menunjukkan kinerja penerimaan yang dinilai cukup baik. Bahkan, terdapat perangkat daerah yang disebut berpotensi merealisasikan pendapatan di atas target awal. Perkembangan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar bagi Pemkab Malaka untuk melakukan penyesuaian target melalui APBD Perubahan 2026. Target PAD pun dinaikkan menjadi Rp79,9 miliar lebih atau meningkat sekitar Rp17,4 miliar dibandingkan target dalam APBD murni. Kenaikan ini tergolong cukup agresif karena pemerintah tidak sekadar mempertahankan target sebelumnya, tetapi memasang sasaran baru yang membutuhkan tambahan penerimaan dalam waktu yang relatif terbatas. "Kenaikan ini cukup berani, tetapi kami tetap optimistis karena melihat tren realisasi yang ada dan potensi yang bisa digali," jelas Aloysius. Salah satu sumber PAD yang menjadi tumpuan utama adalah Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSUPP) Betun. Dalam APBD murni 2026, rumah sakit tersebut ditargetkan memberikan kontribusi PAD sekitar Rp30 miliar lebih. Namun, realisasi penerimaannya telah mencapai 108 persen dari target. Capaian itu membuat pemerintah daerah kembali menaikkan target kontribusi RSUPP Betun menjadi Rp40-an miliar dalam APBD Perubahan 2026. Aloysius mengatakan pihaknya telah melakukan pembahasan bersama manajemen rumah sakit mengenai peningkatan target tersebut. Dari hasil pembahasan, pihak RSUPP Betun dinilai sanggup mengejar target baru yang telah ditetapkan. Baca juga: BPAD NTT Gandeng SKALA Percepat Digitalisasi Retribusi Daerah Untuk Dongkrak PAD